DAFTAR PERATURAN LINGKUNGAN DAN PERSYARATAN LAIN

No	PERATURAN	LINGKUP	SUBYEK
1	UUD RI 1945
2	UU Nomor 23/1997	Nasional	Prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan
3	PP Nomor 20/1990 direvisi dengan PP85/2001	Nasional	Pengendalian Pencemaran Air
4	PP No. 27/1999	Nasional	Analisa Mengenai Dampak Lingkungan
5	PP No. 41/1999	Nasional	Pengendalian Pencemaran Udara
7	PP No. 18/1999 jo PP No. 85/1999	Nasional	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
8	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 416/ MENKES/PER/IX/1990	Nasional	Persyaratan Kesehatan
9	KepMen No. 35/MENLH/10/1993	Nasional	Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor
10	KepMen No. 13/MENLH/3/1995	Nasional	Baku Mutu emisi sumber tidak bergerak
11	KepMen No. 51/MENLH/101995	Nasional	Baku Mutu Emisi Sumber Bergerak
12	KepMen No. 48/MENLH/11/1996	Nasional	Baku Mutu tingkat kebisingan
13	KepMen No. 49/MENLH/11/1996	Nasional	Baku Mutu tingkat getaran
14	KepMen No. 50/MENLH/11/1996	Nasional	Baku Mutu tingkat kebauan
15	KepMen No. 15/MENLH/4/1996	Nasional	Program Langit Biru
16	KepMen No. 16/MENLH/4/1996	Nasional	Penetapan Prioritas Program Daerah Tk. I Program langkit Biru
17	KepMen No. 261/MENKES/SK/II/1998	Nasional	Persyaratan Kesehatan Lingkungan
18	KepMen No. 30/MENLH/X/1999	Nasional	Pedoman Penyusunan Dokumen pengelolaan lingkungan
19	KepMen 03/MENLH/2000	Nasional	Jenis Usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL
20	KepMen 205/BAPEDAL/07/1996	Nasional	Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak
21	KepMen 255/BAPEDAL/08/1996	Nasional	Tata cara dan persyaratan penyimpanan dan pengumpulan minyak pelumas bekas
22	SE-08/SE/02/1997	Nasional	Penyerahan Minyak Pelumas Bekas
23	Kep-01/BAPEDAL/01/1995	Nasional	Tata cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3
24	Kepdal 02/BAPEDAL/09/1995	Nasional	Dokumen Limbah B3
25	Kepdal 03/BAPEDAL/09/1995	Nasional	Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah B3
26	Kepdal 04/BAPEDAL/09/1995	Nasional	Tata cara dan persyaratan penimbunan hasil pengolahan, persyaratan lokasi bekas pengolahan dan lokasi bekas penimbunan limbah B3
27	Kepdal 05/BAPEDAL/09/1995	Nasional	Simbol dan label Limbah B3
28	Kepdal 68/BAPEDAL/05/1994	Nasional	Tata cara memperoleh izin penyimpanan, pengumpulan, pengoperasian alat pengolahan, pengolahan dan penimbunan akhir limbah B3
29	Kep-250/M/SK/10/1995	Nasional	Pedoman Teknis penyusunan pengendalian dampak terhadap lingkungan hidup pada sektor industri
30	SK-148/M/SK/4/1985	Nasional	Pengamanan Bahan Beracun dan Berbahaya di Perusahaan Industri
31	Kep-51/MEN/1999	Nasional	Nilai ambang batas faktor fisika di tempat kerja
32	SE-01/MEN/1997	Nasional	Nilai ambang batas faktor kimia di udara lingkungan kerja
33	SK gubernur No. 660.31/SK/694-BKPMD / 1982	Local	Tata cara pengendalian dan kriteria pencemaran lingkungan akibat industri
34	SK gubernur No. 10/1995	Local	Pengendalian Pembuangan Limbah Cair
35	Perda Jabar No. 9/1995		Pengendalian pembuangan Limbah Cair
36	SK Gubernur No. 6/1999	Local	Baku Mutu limbah cair bagi kegiatan industri di Jawa Barat
37	Keppress RI No. 23/1982	Nasional	Pengesahan Vienna Covention for the protection of the ozone layer and Montreal protocol on substances that deplete the ozone layer as adjusted and amended by the 27-29 June 1990
38	Keppress RI No. 92/1998	Nasional	Pengesahan Montreal Protocol on Substances that deplete the ozone layer, copenhagen 1992
39	Kep Menteri perindustrian dan Perdagangan RI No. 110/MPP/Kep/1/1998	Nasional	Larangan memproduksi dan memperdagangkan bahan perusak lapisan ozon serta memproduksi dan memperdagangkan barang baru yang menggunakan bahan perusak lapisan ozon
40	Kep. Menteri Perindustrian dan perdagangan RI No. 111/MPP/Kep/1998	Nasional	Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 230/MPP/ Kep/7/97 tentang Barang yang diatur tata niaga impornya Menteri Perindustrian dan perdagangan RI
41	Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 410/MPP/Kep/9/ 1998	Nasional	Perubahan keputusan menteri perindustrian dan perdagangan No. 110/MPP/ kep/1/1998
42	Keputusan Menteri perindustrian dan perdagangan RI No. 411/MPP/Kep/9/ 1998	Nasional	Perubahan keputusan menteri perindustrian dan perdagangan no. 111/MPP/ KPE/1/1998